E-Tilang Resmi Berlaku di Jepara, Masyarakat Perlu Ketahui Hal Ini

BERITAPANTURA.id, JEPARA – Secara serentak pemberlakuan e-Tilang tahap awal berlaku dibeberapa wilayah di Jawa Tengah. Polres Jepara pun telah me-launching penerapan E-Tilang atau Electronic Trac Law Enforcement (ETLE), pada Selasa (23/3/2021). Dengan launching ini, penerapan E-Tilang juga mulai berlaku di wilayah Jepara, untuk semua pengendara lalu-lintas.

AKP Doddy Triantoro, Kasatlantas Polres Jepara menyatakan bahwa dengan diterapkannya program ini, maka seluruh masyarakat pengguna jalan raya diminta untuk memahami dan mematuhi aturan lalu lintas. Apalagi, dalam penerapan E-Tilang ini, pihaknya akan menggunakan kamera yang memiliki tehnologi pengindentikasi pelanggaran secara otomatis dan tersistem secara IT.

Ilustrasi : Tilang bagi pelanggar dengan metode lama, sekarang dimulai pemberlakuan e-tilang

“Mulai hari ini sistem E-Tilang sudah diterapkan, termasuk di Jepara. Kami sudah siapkan semua prasarananya, termasuk sistem dan petugas yang akan menanganinya. Semua pelanggaran yang tertangkap kamera akan secara otomatis melahirkan tilang bagi pelanggarnya,” ujar AKP Doddy Triantoro, Selasa (23/3/2021).

Ia menjelaskan, pelanggaran-pelanggaran yang akan terdeteksi pelanggaran marka jalan, batas kecepatan, kesalahan jalur, kelebihan daya angkut/muatan, menerobos lampu lalu lintas dan tidak mengenakan helm. Tak hanya itu, kamera pengintai ini juga akan mendeteksi pelanggaran penggunaan sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat mengendara, dan pajak kendaraan yang kadaluwarsa.

“Pelanggaran yang tertangkap kamera selanjutnya akan dikelola data inputnya oleh petugas. Mereka yang melakukan pelanggaran akan diinput datanya, untuk kemudian disampaikan kepada masingmasing pelanggar,” ungkapnya.

Pemberitahuan adanya pelanggaran akan dikirim melalui surat ke alamat pelanggar sesuai dengan STNK. Selanjutnya pelanggar bisa melakukan pembayaran denda melalui bank BRI atau Bank Mandiri.

Jika pelanggar tidak segera melakukan kewajibannya membayar denda yang sudah ditetapkan, maka konsekuensinya akan dihadapi pada saat melakukan pengurusan STNK ataupun BPKB. Jika masih ada tanggungan denda atau sanksi, maka pengurusan STNK atau BPKB tidak akan bisa dilayani. Mekanisme ini akan berlaku sama se-Indonesia.

“Jadi seperti itu mekanismenya. Bisa saja kendaraannya sudah dijual dan belum balik nama, jadi surat tagihan dendanya pasti gak dibayarkan. Nah, nanti saat perpanjangan STNK denda itu harus dibayar. Kalau tidak ya tidak akan bisa diproses,” tambah AKP Doddy Triantoro.

Sementara itu, untuk penempatan kamera pengawas di wilayah Jepara baru dipasang di empat titik. Di antaranya adalah di Perempatan Rahayu di Jalan Pemuda, Pertigaan BRI Jepara (Ujung Jalan Pemuda), Perempatan Tugu Kartini, dan Pos Lantas SCJ Jepara.

Dalam waktu dekat, pihaknya berjanji akan segera menambah beberapa kamera di lokasi-lokasi yang dinilai rawan terjadi pelanggaran lalu lintas. (BP/01)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: