Kepala Kejaksaan Negeri Pati Berganti, Pengawasan Dana Desa Diperketat

BERITAPANTURA.idPATI – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pati hari ini, resmi berganti. Kajari lama yang sebelumnya dijabat oleh Darmukit, kini digantikan oleh Mahmudi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia.

Sementara Darmukit sendiri, kini dipindahkan menjadi Kasubdid Oharga Tindak Pidana Umum Kejagung RI. Perpindahan ini ditandai dengan acara kenal sambut Kajari Pati yang digelar di Pendapa Kabupaten Pati, Kamis (4/3/2021).

Acara kenal sambut Kajari Pati yang digelar di Pendapa Kabupaten Pati, Kamis (4/3/2021). (Foto : Diskominfo Pati)

Kajari Pati Mahmudi menjelaskan, ini memang kali pertama berada di Pati. Tetapi untuk program, dirinya mengaku akan melanjutkan program kajari yang sebelumnya. Terutama dalam hal implementasi dana desa.

Apalagi, Kejakasaan Agung sudah ada kerjasama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemnedes PDTT) untuk melakukan pantauan langsung Dana Desa sejak 2019 lalu.

“Hingga saat ini, kami tetap mengawal itu. Apalagi tadi disampaikan kalau laporan tentang penyalahgunaan dana desa di Pati ini cukup banyak,” katanya.

Dia menegaskan, untuk laporan penyalahgunaan dana desa itu, pelapor harus menjelaskan secera detail mana letak kejanggalannya. Sehingga nantinya tidak hanya sebatas laporan, tetapi pelapor juga harus berani mempertanggungjawabkan laporannya.

“Kalau memang lampirannya jelas, sasarannya jelas, langsung kami tindak lanjuti,” tegasnya.

Dia juga mempunyai paradigma baru dalam pengawasan dana desa oleh Kejaksaan. Menurutnya, paradigma pengawasan dana desa bukanlah untuk mencari kesalahan, namun mendukung dan mengawasi pelaksanaan dana desa sejak awal pelaksanaannya.

“Kita ubah paradigmanya, bukan untuk mencari kesalahan. Tapi kita mendukung apa-apa yang baik, dan bersama-sama terus kita tingkatkan,” ucapnya.

Dia menuturkan, program dana desa adalah peluang bagi Kejaksaan untuk menjadi mitra kepala desa, agar pembangunan desa dapat dilaksanakan sesuai target dan harapan.

“Yang kami harapkan, Dana Desa tidak terjadi penyimpangan atau pemanfaatan dari kelompokkelompok tertentu,” tutupnya. (BP/01)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: