Tercatat Angka Kemiskinan Paling Rendah, Jepara Raih Peringkat Pertama di Jawa Tengah

BERITAPANTURA.id, JEPARA – Angka kemiskinan di Kabupaten Jepara paling rendah untuk kategori kabupaten se-Jawa Tengah 2020.

Hal itu disampaikan Bupati Jepara Dian Kristiandi dalam kegiatan konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jepara 2022 dan musyawarah perencanaan pembangunan 2021 di Gedung Shima kompleks kantor Sekda Jepara, Kamis (28/1/2021).

Bupati Jepara Dian Kristiandi dalam kegiatan konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jepara 2022 dan musyawarah perencanaan pembangunan 2021 di Gedung Shima kompleks kantor Sekda Jepara, Kamis (28/1/2021). (Foto: Diskominfo Jepara)

Forum diskusi tersebut, juga dihadiri Ketua DPRD Jepara Haizul Maarif, Sekda Jepara Edy Sujatmiko, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah. Selain itu, Kepala Bappeda Provinsi Jateng dan para camat mengikuti secara virtual di kantor masing-masing.

“Secara umum di Jateng tercatat angka kemiskinan di Jepara menempati urutan keempat terendah, setelah Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Pekalongan. Namun, untuk kategori kabupaten, Jepara menempati peringkat pertama angka kemiskinan terendah di Jateng,” ujar Andi sapaan akrabnya.

Andi mengungkapkan, meskipun berada di peringkat pertama terendah, namun jumlah penduduk miskin di Jepara sedikit meningkat dari 6,06 persen pada 2019 menjadi 7,17 persen pada 2020.

“Akibat pandemi Covid-19 ini, terjadi peningkatan di setiap daerah,” terangnya.

Lebh lanjut, Andi mengatakan, untuk mengatasi hal tersebut pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi. Baik dalam hal politik anggaran, maupun pembuatan kebijakan yang mengarah kepada program priorotas pengentasan kemiskinan.

“Tahun depan menjadi capaian akhir dalam RPJMD periode 2017-2022. Mana yang masih tertinggal harus diperhatikan,” tegasnya.

Ia menyebut, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jepara 2022 melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), akan memprioritaskan untuk pemulihan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan dan pertanian, perkebunan.

“APBD ini kan milik rakyat. Kita hanya menjadi bagian untuk merencanakan seperti amanat Undang-Undang,” tandasnya.

Sementara Ketua DPRD Jepara Haizul Maarif, mendukung visi misi RPJMD, untuk pemulihan kualitas hidup masyarakat yang difokuskan pada sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan. Namun, juga perlu diperhatikan beberapa hal infrastruktur pendukung.

“Swasembada pangan tidak akan tercapai, jika selalu gagal panen akibat banjir. Ini harus diperhatikan,” jelasnya. (BP/02)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: