Ombudsman Jateng Minta Pengawasan Faskes, Terkait Tarif Rapid Tes Antigen-Swab

BERITAPANTURA.idSEMARANG – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, meminta para Kepala Dinas Kesehatan Se-Jawa Tengah untuk meningkatkan peran pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya mengenai penanganan pelayanan pasien covid-19 yang masih kurang maksimal.

Sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida menerangkan bahwa telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Se-Jawa Tengah. Hal ini di sampaikan pada siaran pers kepada awak media pada Kamis (7/1/2021)

Sejumlah petugas kepolisian jalani test swab paska gelaran Pilkada 2020. (Foto : Humas Polda Jateng)

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kepala Daerah Se-Jawa Tengah, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Daerah Jawa Tengah, Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) Daerah Jawa Tengah serta Ketua Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia (ILKI) Daerah Jawa Tengah.

Adapun Surat Nomor : B/0005.PC.01.04-14/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 tersebut meminta agar Dinas Kesehatan Se-Jawa Tengah memperhatikan hal-hal sebagai berikut, diantaranya Dalam rangka terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Laboratorium Klinik, Dinas Kesehatan Se-Jawa Tengah wajib untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan standar pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutu/kualitas pelayanan yang diberikan Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Laboratorium Klinik. Termasuk memastikan bahwa unit layanan tersebut telah mematuhi kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait kepastian layanan, tarif penanganan pelayanan Rapid Test Anti Body/Antigen dan Polymerase Chain Reaction (PCR).

Memastikan bahwa Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Laboratorium Klinik telah memiliki sarana pengaduan masyarakat yang telah dipublikasikan dan dikelola/ditindaklanjuti sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dinas Kesehatan Se-Jawa Tengah wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan/tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tersebut.

“Hingga saat ini, kami masih menerima informasi dan laporan/pengaduan masyarakat terkait permasalahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya mengenai penanganan pelayanan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) yang masih kurang maksimal.

Antaranya, pendataan dan monitoring pasien Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV), ketersedian laboratorium, ketidakpastian dalam memperoleh hasil Polymerase Chain Reaction (PCR) serta ketidakpatuhan penyelenggara pelayanan dalam menerapkan tarif batas maksimum terhadap pelayanan Rapid Test Anti Body/Antigen dan Polymerase Chain Reaction (PCR) sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/I/4611/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab.

Berdasarkan SE Dirjen Pelayanan Kesehatan No. : HK 02.02/1/4611/ 2020 tentang Batasan Tarif tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antigen Swab adalah Rp 250.000,- di Jawa dan Rp 275.000,- di luar Jawa

Tentu hal ini, perlu menjadi perhatian. Oleh karenanya, sebagai bentuk pengawasan bersama, kami meminta agar Kepala Dinas Kesehatan Se-Jawa Tengah dapat menyampaikan secara berkala hasil pengawasan yang telah dilakukan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.” tegas Farida. (BP/01)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: