Cegah Penyebaran Covid-19, Bupati Minta Karaoke di Jepara Ditutup

banner 468x60

BERITAPANTURA.id, JEPARA – Bupati Jepara Dian Kristandi meminta jajaran Satpol PP untuk menutup tempat hiburan karaoke yang masih beroperasi di wilayah Kabupaten Jepara.

Hal tersebut disampaikan Bupati Jepara Dian Kristandi saat dialog dengan para pelaku seni yang tergabung Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI) Jepara di serambi belakang Pendapa Kabupaten Jepara, Rabu (15/07/2020).

Bacaan Lainnya
banner 300x250
Bupati Jepara Dian Kristandi saat dialog dengan para pelaku seni yang tergabung Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI) Jepara di serambi belakang Pendapa Kabupaten Jepara, Rabu (15/07/2020). Foto: Dok. Diskominfo Jepara.

Menurut Andi, penutupan tempat karaoke selain sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19, juga menghindari kecemburuan sosial di masyarakat. Karena sebelumnya, Ketua PAMMI mengeluhkan masih beroperasinya tempat karaoke di masa pandemi, padahal pelaku seni yang lain, tidak bisa bekerja lantaran Covid-19.

“Banyak pelaku seni yang mengeluh karena tidak bisa bekerja, kita tidak ingin ada kecemburuan sosial atau konflik di masyarakat. Meskipun faktanya hampir semua sendi-sendi kehidupan terdampak Covid-19 ini,” katanya.

Ditambahkan, pihaknya juga meminta kepada para pelaku seni turut membantu pemerintah melakukan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat sekitar terkait dengan penerapan protokol Covid-19. Menurutnya, sosialisasi tersebut perlu dilakukan lebih intens dengan melibatkan banyak komponen masyarakat agar masyarakat paham dan mau menjalankannya.

“Kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan menjadi kunci dalam mengatasi peningkatan angka Covid-19 di Jepara. Karena itu masyarakat harus ditumbuhkan kesadarannya untuk melaksanakan protokol kesehatan,” lanjutnya.

Jika masyarakat bisa taat menerapkan protokol kesehatan, maka akan berujung pada semakin turunnya kasus positif Covid-19 di Jepara. Dan secara perlahan masyarakat bisa berkegiatan di era kenormalan baru.

Lanjut Andi, untuk menekan laju penyebaran Covid-19 ini., Pemkab Jepara telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Dengan diberlakukannya PKM, seluruh kegiatan masyarakat di luar rumah dibatasi dengan pengawasan ketat, baik aktivitas warga, kegiatan ibadah maupun aktifitas bisnis atau perekonomian.

Pembatasan PKM meliputi pembatasan pelaksanaan kegiatan di sekolah, bekerja di tempat kerja atau perusahaan atau kantor, pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pembatasaan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial, sosial keagamaan dan budaya serta pergerakan orang menggunakan moda transportasi.

“Tujuan dikeluarkannya Perbup ini untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat agar tidak menyebabkan kerumunan yang berpotensi menularkan Covid-19,” bebernya.

Sementara Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara Abdul Syukur menjelaskan, jajarannya siap melaksanakan perintah bupati terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Jepara.

“Itu merupakan tugas Satpol, kami siap melakukan penindakan,” katanya.

Sepanjang bulan Juni, lanjutnya, Satpol PP sudah melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggar Perda dan sudah dilakukan sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jepara.

“Penegakan Perda Penyelenggaraan Usaha Pariwisata sudah diperiksa dan masuk sembilan perkara. Dengan denda yang disetorkan kas negara sebesar Rp78 juta,” terang dia.

Sekretaris PAMMI Jepara M Mukhlis menyampaikan, jajaran PAMMI Jepara siap mendukung pemerintah dengan ikut serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Covid-19.

“Kami sebetulnya prihatin dengan meningkatnya kasus Covid-19, dan merasa iri dengan daerah lain yang kasusnya sedikit. Untuk itu, kami selaku pelaku seni di Jepara siap membantu pemerintah untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan,” paparnya. (BP/02)

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan