Fraksi PDIP Jepara Beri Rekomendasi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19

banner 468x60

BERITAPANTURA.id, JEPARA – Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jepara memberikan rekomendasi percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 kepada Kepala Daerah melalui fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Jepara.

Dengan mencermati grafik perkembangan wabah pandemik Covid-19 di Jepara yang semakin hari eskalasinya semakin tinggi, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis dari Pemerintah Kabupaten Jepara dalam bentuk kebijakan yang lebih konkret.

Bacaan Lainnya
banner 300x250
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jepara Edy Ariyanto memberikan rekomendasi percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 kepada Bupati Jepara, Kamis (02/07/20).

Secara kuantitatif penderita per hari ini mengalami lonjakan 334 orang. Peta persebarannya pun meluas di hampir setiap kecamatan. Setidaknya 14 dari 16 kecamatan di Jepara terdapat pasien yang positif terpapar covid-19.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jepara Edy Ariyanto mengatakan langkah strategis yang dimaksud meliputi empat kategori, yaitu langkah preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Langkah preventif bertujuan untuk mencegah penyebaran virus. Diantaranya PembatasanKegiatan Masyarakat (PKM), pembatasan jam malam, penyediaan fasilitas kesehatan yang terstandar bagi tenaga medis, penyemprotan cairan disinfektan, pengadaan rapid test masal di pasar dan pabrik, dan lain-lain.

“Langkah promotif bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya virus Covid-19 dengan melakukan sosialisasi, penyebaran informasi via media sosial. Langkah kuratif bertujuan untuk menangani pasien yang sudah terpapar wabah,” jelas Edy.

Bupati Jepara Dian Kristiandi menanggapi rekomendasi yang disampaikan oleh Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jepara dengan beberapa kebijakan dan pelaksanaan, diantaranya Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka percepatan penanganan covid-19 dan Progam Jogo tonggo.

“Progam pencegahan dan penanganan Covid-19 kami dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelas Andi.

Andi menambahkan, ada beberapa rekomendasi yang masih menjadi pertimbangan diantaranya pembatasan jam malam dimana pemerintah daerah mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap masyarakat kelas bawah terutama UMKM, angkringan dan pedagang kaki lima yang mencari nafkahnya di malam hari. (BP/02)

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan