Guru Swasta Kudus Penerima Tunjangan, di Pangkas Menyesuaikan Kriteria

banner 468x60

BERITAPANTURA.idKUDUS – Sejumlah guru swasta di Kabupaten Kudus, yang bakal menerima bantuan tunjangan sebesar Rp. 1 juta per bulan, pada tahun 2020 nanti akan berkurang menjadi ‭231‬ guru, selebihnya hanya menerima bantuan antara Rp. 100.000 hingga Rp 600.000 per guru per bulannya.

Memang beberapa guru swasta yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kepemudaan, dan Olahraga (Diskdikpora) Kudus yang menerima tunjangan Rp1 juta hanya tercatat 26 orang,” kata Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kepemudaan, dan Olahraga (Diskdikpora) Kudus Muhammad Zubaidi saat rapat audiensi dengan sejumlah perwakilan guru swasta di ruang rapat Komisi D DPRD Kudus, Kamis (7/11).

Bacaan Lainnya
banner 300x250
Sejumlah Guru Swasta Kudus saat mengikuti audiensi bersama Diskdikpora di DPRD

Sementara itu, tunjangan sebesar Rp. 600.000, kata dia diterima oleh 162 orang, kemudian Rp. 400.000 diterima 1.538 orang, Rp. 300.000 diterima 562 orang dan Rp. 100.000 diberikan kepada 823 orang.

Hal serupa juga diterapkan untuk pemberian tunjangan bagi guru madrasah diniyah, TPQ dan diakonia disesuaikan dengan masa kerja, jam mengajar, serta jumlah murid.

Menurut Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kabupaten Kudus Mundir menyebutkan, dari total penerima sebanyak 7.291 guru dengan alokasi anggaran sebesar Rp32,74 miliar, setelah dilakukan verifikasi penerima bantuan tunjangan sebesar Rp1 juta per bulan tercatat hanya 205 guru.

Total guru yang menerima tunjangan, kata dia sebanyak 3.111 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11,02 miliar. Kriteria guru swasta yang menerima tunjangan tersebut, yakni mulai dari masa kerja, jam mengajar, serta jumlah murid di kelas.

Perwakilan guru swasta mulai dari Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta (FPPMS), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Badko TPQ, dan Forum Kesejahteraan Wiyata Bhakti (FKWB) yang hadir pada rapat audiensi serempak menganggap bantuan tunjangan terendah sebesar Rp100.000 per guru tidak masuk akal.

Sementara itu sebanyak 1.600 guru, akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 600.000, kemudian sebanyak 2.635 guru mendapatkan tunjangan Rp. 400.000, sebanyak 1.122 guru mendapatkan tunjangan Rp300.000 dan sebanyak 1.729 guru mendapatkan tunjangan Rp. 100.000 per bulannya.

Ketua FKDT Kudus Noor Hadi berharap keputusan memberikan tunjangan paling rendah Rp100.000 ditinjau ulang karena peraturannya sudah menyebutkan Rp1 juta per bulan. “Lebih baik, diberlakukan aturan soal berapa lama mengajar serta dan masa bakti minimal berapa tahun seperti halnya aturan guru sertifikasi” ujarnya.

Turut hadir dalam rapat audiensi, yakni Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron beserta anggota serta Ketua DPRD Kudus Masan dan perwakilan dari Bagian Kesra dan Disdikpora Kudus.

Menanggapi rencana pemberian tunjangan guru swasta mulai dari Rp1 juta hingga Rp. 100.000, Ketua DRPD Kudus Masan segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Kudus untuk merapatkan kembali kebijakan tersebut Jumat (8/11).

Jika nominalnya kurang dari Rp. 500.000, lebih baik diberikan setiap satu tahun sekali karena nominal Rp. 100.000 per bulan akan menyulitkan selain harus membuat laporan serta biaya lainnya,” ujar Masan. Ia menganggap nominal tunjangan guru swasta terendah sebesar Rp100.000 per orang per bulan sangat tidak layak diberikan.

Jika ketersediaan anggaran masih kurang, kata dia bisa diusulkan kembali lewat APBD Perubahan 2020. Harapannya para guru swasta bisa mendapatkan keadilan dalam mendapatkan tunjangan.

Mengenai informasi tersebut, Pemkab Kudus telah mengalokasikan pemberian tunjangan untuk belasan ribu guru swasta hingga Rp127 miliar karena masing-masing guru tanpa memandang masa kerja maupun jam mengajar mendapatkan tunjangan sebesar Rp1 juta per orang. (BP/01)

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

1 Komentar